Kamis, 03 Februari 2011

Komite Pemantau Legislatif

. Kamis, 03 Februari 2011

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Bulukumba menjatuhkan sanksi kepada anggota Dewan yang mangkir.

Hal itu terkait banyaknya anggota Dewan yang mangkir dari tugasnya sebagaiwakilrakyatdiparlemen. Selama dua bulan terakhir,14 anggota Dewan diketahui mangkir. “Ke-14 anggota Dewan perlu diberi sanksi tegas,kalau perlu diberikan rekomendasi ke partai masingmasing agar diberi tindakan tegas," kata Koordinator Kopel di wilayah empat kabupaten, Irfan Sallassae, kepada wartawan,kemarin. Ke-14 anggota Dewan yang dimaksud, yakni Andi Mustaming Patawari atau biasa disapa Pilips (Ketua PBR),Marlia Lahae (PSI),Andi Narni Nur Intang (PPI), Musdar (Patriot),Askar (PPP),Muh Asapa, Andi Mustiamang (Partai Buruh), Andi Tenri Alang (Partai Pakar Pangan), Tamsir (Partai Hanura),Andi Asman (Partai Kedaulatan),Andi Makkasau (Partai Golkar),Andi Baso Sulkanain Djalal (Partai Demokrat), Abd Rajab (PAN),dan Andi Pengerang (PDP).

Anggota Dewan yang mangkir tersebut kerap tidak mengikuti rapat paripurna.Apalagi menerima aspirasi masyarakat jika datang ke gedung DPRD. "Para anggota Dewan yang lalai pantas mendapatkan sanksi tegas atau BK harus memberikan rekomendasi ke partainya masing-masing agar memberikan sanksi sesuai aturan partai," tuturnya. Ketua Badan Kehormatan (BK) Andi Bahri membantah dirinya lalai menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.Dia baru mengetahui banyak anggota Dewan mangkir menjalankan tugas. "Saya akan melakukan klarifikasi terhadap anggota DPRD yang telah mangkir saat persidangan," ujar dia.

Anggota Dewan yang tidak menjalankan tugas sebanyak enam kali persidangan secara berturut-turut, dapat dikenakan sanksi,mulai teguran hingga pemberian rekomendasi ke partainya untuk dilakukan penggantian antarwaktu (PAW). Hal ini merujuk pada aturan Undang-undang ((UU) No 27/2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD (MD3). "Kalau sudah sesuai aturan yang ditegaskan dalam UU, BK tidak punya alasan lagi memberikan tindakan tegas bagi anggota Dewan yang mangkir. Ini berlaku setiap anggota Dewan tanpa kecuali, termasuk anggota BK yang mangkir menjalankan tugas," katanya.

0 komentar: